01 Sep 2023; PA KOTO BARU Nomor 175/Pdt. Medan Merdeka Utara No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diajukan KPKPN dan pribadi-pribadi pengurus Komisi itu. Jakarta Pusat 10110 Fax: 021-3520177. Bacaan 3 Menit. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2016, Hamdan Zoelva, angkat bicara mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara. 2021. Nasional. Setidaknya, seusai putusan MK itu, UU KPK mengalami sejumlah perubahan. Nasional. JAKARTA, KOMPAS. Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mahkamah Agung RI: Jl. Daftar kumulatif terbuka ini juga sudah diberikan keputusannya oleh MK," ujarnya. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait cidera janji (wanprestasi) dalam eksekusi jaminan fidusia masih menjadi perbincangan di masyarakat. JAKARTA, KOMPAS. A A A. 3. "Kami menilai bahwa Putusan MK ini membawa konsekuensi tidak saja terhadap UU KPK, tetapi juga terhadap UU MK yang mengatur tentang masa jabatan hakim MK," kata Arsul saat dikonfirmasi, Kamis. 11 Tahun 202 tentang Cipta Kerja akan batal sepenuhnya bila proses perbaikan tak selesai dalam dua tahun. Termasuk putusan MK yang menjadi perdebatan terkait kekuatan eksekutorialnya,” ujar Hakim Konstitusi Wahidduddin Adams saat Kuliah Tamu Hakim Mahkamah Konstitusi dan Universitas Muhammadiyah Jember bertajuk “Kepatuhan Lembaga Negara Dalam Mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi”, Sabtu (16/7/2022). com ketika dikonfirmasi pada Senin (12/6/2023). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seyogianya bisa mengakhiri polemik tentang peninjauan kembali (PK) oleh jaksa. 202 Polisi Disiagakan. Putusan Mahkamah Konstitusi. Penulisan pembetulan putusan adalah pembetulan pada. 23/PUU-XI-2013) Pasal 268 ayat 3 KUHAP berbunyi: “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Mahfud bahkan mengatakan dirinya yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak berani bertanya kepada MK soal putusan yang belum dibacakan. Kemdikbud Tanggapi Putusan MK Soal Bolehkan Kampanye di Kampus. SALINAN PUTUSAN Nomor 34/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1. Menyatakan frasa, kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan Partai Idaman. Selain dikarenakan materi muatannya bertentangan. Permohonan Nomor 13. Usai Perbaikan Permohonan, MK Putus Uji Ketentuan Peninjauan Kembali Jakarta, 14 April 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pengucapan Putusan dalam uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU. Sabtu, 19 Agustus 2023; Cari. Foto: RES. “Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan. Arief mengatakan, diperlukan evaluasi, perbaikan dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah 4 (empat) kali diterapkan, yakni pada Pemilu 2004,. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. com. 1. Permohonan ini diajukan seorang advokat, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Sekjen PAN: Saya Dengar Justru untuk 2029. Ganjar: Jaga Kegembiraan Pemilu dengan Berbicara Baik di Media Sosial. ADVERTISEMENT. Kamis, 24 Agu 2023 17:30 WIB. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap presiden/wakil presiden dan lembaga negara/kekuasaan umum. Hukumonline. 27. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan hasil uji formil dan materiil Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 91/PUU-XVIII/2020, Kamis (25/11). Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil. 24 Tahun 2003. Berikut uraian singkat inti sari putusan 15 perkara PUU yang dikabulkan MK sepanjang 2018: Pada tanggal 23 Juli 2018, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3), Pasal 222 UU No. Foto Humas/Bayu. Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia. Perkara yang diregister dengan No. Mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Kamis (24/2/2022). com - Mahkamah Konstitusi ( MK) mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 26/PUU-XXI/2023 yang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan pada Kamis (25/5/2023). 29 Sep 2023; PA Soreang Nomor 5438/Pdt. Dalam putusan itu, MK menetapkan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak berada di bawah Mahkamah Agung (MA) sebagaimana Pengadilan. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Fakta-fakta Debat Capres BEM UI: Dihelat 14 September hingga Respons Anies, Ganjar, dan PrabowoKPK pun mengingatkan putusan MK terkait masa jeda 5 tahun bagi para eks napi koruptor sebelum kembali nyaleg. Foto: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meminta Pemerintah cq Kemendagri untuk melaksanakan putusan MK No 137/PUU-XIII/2015 terkait penghapusan norma wewenang pembatalan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota oleh Mendagri. Dalam putusan itu, MK mengubah bunyi Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang menyatakan, “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye Pemilu atas. ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK; II. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan tiga putusan formil dan materiil sekaligus soal UU No. Putusan MK Nomor 38/PUU-IX/2011 tentang alasan Perceraian 3. Pengucapan Putusan: Tempat: Gd. Denny mengatakan, ia mendapatkan informasi kalau MK bakal memutuskan gugatan Nomor 114/PPU/XX/2022 terkait sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. 03 Jul 2013; PN PANGKAJENE Nomor 68/Pid. Pasal 74 ayat (3) UU MK mengatur bahwa sengketa hasil pilpres diajukan maksimum "3x24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional". 10. Dalam Amar Putusan, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon dalam. 10. “Amar putusan mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Anwar Usman. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun. Ada kabar terbaru yang tidak banyak diketahui dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatasan Peninjauan Kembali (PK) kasus pidana, yakni dengan dikeluarkannya dua putusan MK yakni Putusan MK No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Putusan UU Mahkamah Konstitusi; No Perkara Pokok Perkara;. Meskipun judul aturan itu tindak lanjut putusan. Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang penentuan Batas Usia Kawin. Guntur terbukti telah mengubah frasa putusan MK, dan melanggar bagian dari penerapan prinsip integritas dalam sapta karsa hutama. 1. Untuk diketahui, pemilihan ketua MK ini merupakan bagian dari amanat putusan dalam uji materi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan keempat UU MK. " Menurut MK, apa pun pilihan sistem pemilunya, seluruh parpol diharuskan memiliki ideologi yang sejalan dengan pancasila dan UUD 1945. Acara ini dihadiri oleh jajaran direksi. Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110. BI. Salah satu perusahaan pembiayaan FIFGROUP menyelenggarakan Talk Show yang berjudul “Implementasi Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia” pada Kamis (11/8). 1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta. Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 203/PAN. MK menilai Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan akan merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Baca juga: Soal Sistem Proporsional Tertutup, Komisi II DPR: MK Harus Keluar dari Pusaran Politik yang Membabi Buta "Betul," ujar juru bicara MK Fajar Laksono kepada Kompas. Islami. CO, Jakarta - Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menilai banyak kejanggalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. MK menolak gugatan soal pernikahan beda agama. Polemik penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan akhirnya terjawab lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. Para hakim MK dinilai telah mempertimbangkan berbagai dampak yang akan ditimbulkan. Sidang pengucapan. Medan Merdeka Utara No. Pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali dalam perkara selain pidana, termasuk perkara perdata, sebagaimana yang diatur Pasal 66 ayat (1) UU MA. "Amar putusan. Sebelumnya, putusan PKPU dan pailit. 13 Juni 2023 - 13:12 WIB. Jadi, jangan dituduh juga nanti MK menunda segala macam, begitu," ujar dia. 19. 22] Menimbang bahwa berdasarkan. Soal teknis penyadapan pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). 34/PUU-XI/2013 yang telah membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi PK hanya sekali. Putusan MK Hukum Materiil Materi Muatan Pokok Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik INdonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan MK inkonstitusional bersyarat, pertama kali disebutkan dalam Putusan MK No. Ilustrasi: HOL. tetap bisa melanjutkan. "Sampai tanggal 30 September 2023, KPU belum menerima salinan Putusan MA Nomor 28. 2 /PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, MK telah menolak pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan. 2. Amar Putusan. 04 Apr 2023; PA Sukadana Nomor. Rajut 29 Mei 2023 23:50 HEADLINE: Heboh Klaim Bocoran Putusan Ubah. detikNewsMinggu, 17 Sep 2023 11:59 WIB. Keputusan anyar ini mengubah ketentuan kampanye di tempat ibadah dilarang. “Putusan MK ini sangat karet,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (29/3). 3. Andi Saputra - detikNews. 168, Februari 2021, hlm. 53/PUU-XI/2017, MK. Dalam amar putusan, MK menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. detikNewsKamis, 14 Sep 2023 09:57 WIB. 01 Sep 2023; PN SURABAYA Nomor. Dalam putusan yang dibacakan oleh MK pada Kamis (25/11), MK memutuskan mengabulkan sebagian pengujian formil UU Ciptaker. Dari jumlah itu, 89 perkara telah diputus dan hanya tiga yang dikabulkan. Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda. PN SURABAYA Nomor 1838/Pdt. Poin-poin UU Cipta Kerja yang Tetap Lanjut Usai Putusan MK. MK menggelar sidang gugatan sistem peradilan pemilu hari ini. Sementara itu, dalam Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023, MK menyatakan bahwa eks napi seperti itu juga harus bebas murni minimal 5 tahun sebelum mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI, selain mengumumkan dirinya mantan napi. MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 30 Januari 2020 dengan Nomor 10/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Majelis Kehormatan MK (MKMK) telah rampung memeriksa para hakim konstitusi. Putusan Nomor 24/PUU-XIX/2021 dibacakan pada Rabu (15/12/2021) siang di Ruang Sidang Pleno MK. 46/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016. Ketua MK Anwar Usman memimpin langsung persidangan putusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kamis (25/11/2021). Dalam pertimbangan yang. Rapat pleno para hakim konstitusi itu akan menentukan pengganti Ketua MK saat ini Anwar Usman. dan Pasal 295 ayat (1). Berita Sidang MK - KSPI berharap agar keputusan uni materi UU Cipta Kerja oleh MK bisa mencerminkan rasa keadilan dari para penggugat. Secara otomatis, Putusan MK ini merontokkan bangunan hukum dan ekonomi yang telah disusun oleh Pemerintah dan DPR. Pasal yang digugat yakni Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat. 45/PUU-XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tahun 2017. Putusan ini menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD secara serentak tak bisa dipisahkan satu sama lain. Rabu, 27 September 2023 | 14:20 WIB. Dengan Putusan terbaru no 2/PUU-XIX/2021 ini, Maka MK telah menegaskan bahwa yang mereka maksud selama. 15 Tahun 2019 dan UU No. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2003. com - Mahkamah Konstitusi akan segera memutus perkara uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (). H. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diperbarui dengan UU No. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, MK menentukan lima syarat mengenai kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut: a. Menunggu Replika Politik Pasca-Putusan MK. Selain memeriksa Denny Indrayana, polisi juga akan memeriksa beberapa saksi ahli untuk mendalami unsur-unsur pidananya. 3. Putusan Terbaru. Putusan Terbaru. Melalui Putusan MK No. 22] dan Paragraf [3. Zainal mengkritik putusan tersebut, yang dia sebut tidak menyelesaikan masalah tetapi justru memperpanjang masalah. Foto: Humas MK. 68/PUU-XII/2014. Sebagiamana proses kelahiran dari manusia yang dinanti keluarganya,. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam sidang uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diajukan pada 14 November 2022. JAKARTA, KOMPAS. 18/PUU-XVII/2019 terkait tafsir Pasal 15 ayat (2-3) UU No. Sebab, pihaknya belum menerima salinan putusan tersebut. 2. Putusan PTUN JAKARTA Nomor 198/G/2013/PTUN-JKT. Ketua MK Ingatkan 5 Poin Putusan Terkait Organisasi Advokat. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, mencatat MK pernah menolak gugatan serupa dalam putusan No. Putusan Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan putusan MK menanggapi permohonan uji materiil salah satu kepala desa dari Sumsel. Terlihat ada satu spanduk massa KSPI dengan tulisan "Batalkan Omnibus Law", Naikkan Upah Minimum 7 sampai 10 persen", dan berlakukan upah.